Informasi yang dikecualikan

1. Informasi yang Dapat Mengganggu Proses Penegakan Hukum

• Identitas pelapor atau korban dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

• Informasi hasil investigasi internal yang belum final dan bersifat rahasia.

• Dokumen yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan (misalnya: notulensi koordinasi dengan aparat penegak hukum).

2. Informasi yang Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Pribadi

• Data pribadi penerima bantuan sosial (alamat lengkap, nomor KTP, nomor rekening, dll).

• Rekam medik dan riwayat psikologis anak/perempuan korban kekerasan.

• Data korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.

3. Informasi yang Dapat Membahayakan Keselamatan atau Keamanan Publik

• Lokasi penampungan sementara korban kekerasan (untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan).

• Jadwal dan pola patroli perlindungan anak/perempuan jika bersifat rahasia.

4. Informasi yang Bersifat Rahasia Sesuai Peraturan Perundang-undangan

• Dokumen hasil audit internal yang belum disahkan secara resmi.

• Informasi terkait pengawasan internal yang sedang berjalan.

• Laporan pengaduan masyarakat yang sedang ditangani (kecuali ringkasan umum tanpa identitas).

5. Informasi yang Dapat Merugikan Kepentingan Ekonomi dan Sosial

• Rencana kebijakan yang belum ditetapkan dan berpotensi menimbulkan spekulasi publik.

• Data distribusi bantuan sosial sebelum proses verifikasi final.

6. Informasi yang Dikecualikan Berdasarkan Keputusan PPID

• Hasil uji konsekuensi yang menyatakan bahwa dampak negatif atas keterbukaan informasi lebih besar dibandingkan manfaatnya.

• Informasi lainnya yang secara resmi telah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan prosedur PPID.